PEREKONOMIAN INDONESIA ~ Ryan Rahmadi

KEBIJAKAN FISKAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu Negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kedua kebijakan tersebut merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dibidang ekonomi.

Pada dasarnya sebagian besar stabilisasi makro ekonomi berfokus pada pengendalian atau pemotongan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam rangka mencapai keseimbangan neraca anggaran. Sementara di sisi lain, kebijakan anggaran atau fiskal untuk membiayai pembangunan ekonomi menghadapi kendala. Persoalannya adalah kesulitan dalam pembentukan modal.

Oleh karena itu, setiap upaya mobilisasi sumber daya untuk membiayai pembangunan publik yang penting hendaknya tidak hanya difokuskan pada sisi pengeluarannya saja, tetapi juga pada sisi penerimaan pemerintah. Pinjaman dalam dan luar negeri dapat digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan. Dalam jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintah untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak dan instrumen lembaga-lembaga keuangan. Selain itu, sebagai akibat ketiadaan pasar-pasar uang domestik yang terorganisir dan terkontrol dengan baik, sebagian besar pemerintah negara-negara dunia ketiga memang harus mengandalkan langkah-langkah fiskal dalam rangka mengupayakan stabilisasi perekonomian nasional dan memobilisasikan sumber-sumber daya domestik.

1.2 Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Serta bagaimana penerapan kebijakan tersebut terhadapa pembangunan ekonomi

2. Apa yang dimaksud dengan APBN serta tujuannya?

3. Bagaimana hubungan APBN dengan kebijakan fiskal?

4. Bagaimana hubungan APBN dengan pembangunan ekonomi?

5. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi hutang dalam negeri?

1.3 Tujuan

1. Dapat mengetahui definisi kebijakan fiskal serta penerapan kebijakan fiskal terhadap pembangunan ekonomi.

2. Menguraikan deskripsi APBN

3. Hubungan kebijakan fiscal dengan APBN

4. Hubungan APBN dengan perekonomian Indonesia

5. Hutang dalam negeri

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Beberapa pandangan kebijakan fiskal menurut pandangan ahli :

· Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. (Sadono Sukirno, 2003)

· Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. (Prathama Rahardja Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi)

· Kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran. (Tulus TH Tambunan, 2006)

· Sedangkan, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak. (Norpin, Ph. D. 1987)

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu Negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan Negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Negara yang tercantum dalam APBN.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Peranan Kebijakan Fiskal dalam perekonomian Indonesia

Kebijakan fiskal memegang peranan yang cukup penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah tingkat yang dikehendaki. Pandangan ini dalam buku Keynes menjadi landasan dalam perkembangan teori makro ekonomi. Pandangan atau keyakinan ini sangat berbeda sekali dengan yang dianut ahli-ahli ekonomi dan pihak pemerintah di dalam zamannya ahli-ahli ekonomi klasik. Ahli ekonomi klasik menekankan tentang perlunya menjalankan anggaran belanja seimbang. Disini mereka menekankan tentang perlunya menjalankan sistem pasar bebas dan mengurangi campur tangan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal yang aktif dalam perekonomian.

Maka dari itu diperlukannya kebijakan fiskal baik di sektor dalam negeri maupun sektor luar negeri. Kebijakan fiskal di sektor dalam negeri dapat berupa kebijakan anggaran atau politik anggaran :

1. Pembiayaan fungsional,

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Tujuan utama adalah meningkatkan kesempatan kerja (employment). Penerimaan pemerintah dari sector pajak bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, namun untuk mengatur pengeluaran dari pihak swasta. Untuk menekan inflasi, maka diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, maka tindakan pemerintah adalah mencetak uang. Jadi, dalam hal ini sector pajak dengan pengeluaran pemerintah terpisah.

2. Pengelolaan anggaran,

Penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak bisa dipisahkan. Dalam penjelasan Alvin Hansen, untuk mencipatakan anggaran yang berimbang maka diperlukan resep bahwa jika terjadi depresi, maka dapat ditempuh anggaran deficit, dan jika terjadi inflasi maka ditempuh anggaran belanja surplus.

3. Stabilisasi anggaran otomatis,

Dalam stabilisasi anggaran ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditekan pada asas manfaat dan biaya relative dari setiap paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja.

4. Anggaran belanja seimbang,

Kebijakan anggaran belnja yang dianut masing-masing Negara dapat berbeda-beda, tergantung keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Berikut beberapa cara yang dapt ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran ;

· Anggaran Defisit,

(Defisit Budget) / kebijakan fiskal ekspansif anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan Negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

· Anggaran Surplus,

(Surplus Budget) / kebijakan fiscal kontraktif anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar dari pada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

· Anggaran Berimbang,

(Balanced Budget) anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Sedangkan kebijakan fiskal di sektor luar negeri memiliki istilah lain yaitu, kebijakan memindah pengeluaran. Di dalam kebijakan ini pengeluaran para pelaku ekonomi tidak berkurang, hanya dipindah dan di geser pada bidang yang tidak terlalu berisiko memperburuk perekonomian. Kebijakan ini dapat dilakukan secara paksa dan dapat juga dipergunakan dengan memakai rangsangan. Secara paksa kebijakan ini ditempuh dengan cara :

· Mengenakan tarif / kuota, dengan tindakan ini diharapkan masyarakat akan memindah konsumsinya ke komoditi buatan dalam negeri, karena dengan dikenakannya kedua hambatan perdagangan tersebut, harga komoditi impor menjadi mahal.

· Mengawasi pemakaian valuta asing, hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan orang membutuhkan dan menggunakan valuta asing. Kemudahan akan diberikan kepada mereka yang akan menggunakan valuta asing tersebut untuk mengekspor komoditi yang membantu terpenuhinya kebutuhan rakyat banyak dan demi meningkatkan produktivitas perekonomian.

Untuk kebijakan memindah pengeluaran yang dilakukan dengan rangsangan dapat ditempuh dengan cara :

· Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor, misalnya denga mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, dan lainnya.

· Menstabilkan upah dan harga di dalam negeri, dengan demikian akan lebih member iklim yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi produk dalam negeri.

3.2 Pengertian APBN

· Menurut UU No.17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

· Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

· Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

3.3 Tujuan APBN

Kebijakan ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan kesinambungan dari kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ekonomi ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Sasaran kebijakan ekonomi adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyerap lebih besar tenaga kerja sehingga mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu APBN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi. Jumlah penerimaan dan pengeluaran APBN harus digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat.

3.4 Hubungan Antara APBN dan Kebijaksanaan Fiskal

Bila diperhatikan hal ini sejalan dengan pengertian umum bahwa kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan yang dilaksanakan lewat APBN. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan negara atau pengeluaran dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan harga. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Pengaruh kebijaksanaan fiscal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu :

1. Bagaimana suatu kebijaksanaan fiscal diterjemahkan menjadi suatu APBN, dan

2. Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam bagian ini kita akan mengkaji tahap (1) yaitu bagaimana suatu kebijaksanaan fiscal diterjemahkan menjadi suatu APBN. Khususnya disini akan dibahas makna dari suatu kebijaksanaan fiscal dilihat dari struktur pos-pos APBN.

APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya. Dalam praktek macam pos-pos yang tercantum di sisi ini sangat beraneka ragam dan mencerminkan apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dalam programnya. Untuk tujuan pembahasan disini cukup bagi kita untuk menganggap bahwa sisi ini terdiri dari 3 (tiga) pos utama, yaitu:

Ø Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.

Ø Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawainya.

Ø Pengeluaran pemerintah untuk transfer payments yang meliputi, pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat.

Semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana untuk melaksanakannya. Sisi penerimaan menunjukkan dari mana dana yang diperlukan tersebut diperoleh. Ada empat sumber utama untuk memperoleh dana tersebut, yaitu :

Ø Pajak (berbagai macam).

Ø Pinjaman dari Bank Sentral.

Ø Pinjaman dari masyarakat dalam negeri.

Ø Pinjaman dari luar negeri.

3.5 Hubungan antara APBN dengan Pertumbuhan Ekonomi :

APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indicator yang penting dalam menentukan tingkat kemakmuran rakyat. Indicator-indikator yang menjadi asumsi di dalam penyusunan APBN adalah indicator makro ekonomi yang menjadi indicator dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Beberapa kebijakan dalam pengelolaan APBN senantiasa diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi, walaupun pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak bisa dipaksakan. Ada beberapa contoh pandangan ekonom yang menganalisa hubungan antara APBN dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang ditulis oleh M. Sadli dalam kliping Berita Ekonomi dan Opini Ekonomi pada tahun 2007 yang berjudul : “pertumbuhan Ekonomi Tidak Bisa Dipaksakan”. Selain itu ada beberapa alasan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bergerak lambat walaupun stabilitas ekonomi makro sudah tercapai :

Ø Masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Pengangguran yang tinggi terkait kepada pertambahan penduduk dan kualitas pendidikan dan skill sebagian terbesar SDM kita. Di lain pihak pasar tenaga kerja juga kurang fleksibel, dalam artian amat mahal bagi perusahaan untuk mengurangi tenaga kerjanya jika pasarnya mulai menurun. Disisi lain karena hubungan industrial di Indonesia kurang menguntungkan perusahaan maka akan banyak investor internasional yang tidak akan mau menanamkan modalnya di Indonesia. Investor tersebut lebih memilih negara lain, seperti ; Cina dan Vietnam.

Ø Lemahnya kegiatan investasi dan permasalah fundamental. Lemahnya kegiatan investasi baru karena bagi pengusaha kepastian hokum sejak reformasi telah berkurang. Indonesia sekarang terkenal sebagai high-cost economy. Hal ini menggambarkan salah satu sumber ekonomi biaya tinggi dan mengakibatkan kurang memadainya infrastruktur. Karena seperti yang diketahui sejak tahun 1998, tidak ada investasi pemerintah di bidang infrastruktur ini. Sebetulnya masih ada suatu rintangan fundamental juga yakni, intermediasi system perbankan belum bisa bekerja secara normal, karena ketatnya prudential rules yang baru dan masih ada trauma kredit macet. Pemerintah sendiri harus memaksimalkan investasi lewat anggaran belanjanya, misalnya untuk membangun infrastruktur yang tidak menguntungkan bagi investor swasta. Tetapi, pengelolaan APBN ini masih mengandung permasalahan sendiri yang juga terkait dengan prinsip kehati-hatian (prudence).

3.6 Hutang Dalam Negeri

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak terjadinya depresi rupiah secara tajam di pertengahan tahun 1997 telah memberikan dampak yang sangat luas bagi bangsa Indonesia. Program penyehatan dan rekapitalisasi perbankan nasional yang diterapkan pemerintah sebagai upaya bagian dari upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi ternyata telah menimbulkan tekanan fiscal yang sangat berat sebagai akibat beban pembayaran bunga atas obligasi dan surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai program penyehatan tersebut.

Kurs rupiah terhadap dolar AS yang pada tanggal 6 juli 1997 masih berkisar Rp 2.430 telah melemah menjadi Rp 15.300 pada tanggal 10 Juli 1998. Sebagai akibatnya tingkat inflasi melonjak mencapai 77,5% pada tahun 1998, padahal dalam tahun 1997 berkisar 10,3% dan tahun 1996 hanya 7,9%. Aktivitas produksi juga mengalami penurunan yang sangat drastis, ini ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) dalam tahun 1998 yang negative 13,2%, padahal dalam tahun 1997 masih meningkat sebesar 4,9%.

Depresiasi yang tajam ini juga telah mengakibatkan neraca sektor yang tajam ini juga telah mengakibatkan neraca sector perbankan kita mengalami insolvabilitas pada awal kwartal keempat tahun 1998. Data menunjukkan bahwa neraca gabungan bank umum pada akhir Oktober 1998 menunjukkan capital equity (modal) yang negatif sebesar Rp 28,5 triliun, dan bahkan pada akhir Maret 1999 menjadi negative Rp 244,6 triliun. Jelas sekali bahwa besarnya angka indicator insolvabilitas tersebut menunjukkan betapa parahnya bencana yang dialami sector perbankan kita saat itu dimana ancaman kebangkrutan total telah berada di ujung tanduk.

Dalam rangka penyelamatan sektor perbankan, pemerintah menerapkan program restrukturisasi dan rekapitulisasi bank-bank umum. Program ini dibiayai pemerintah dengan menerbitkan surat utang kepada Bank Indonesia untuk keperluan program penjaminan (termasuk pengalihan hak taguh BLBI) dan menerbitkan obligasi negara kepada bank-bank umum dalam rangka rekapitulisasi. Saat ini, surat utang yang diterbitkan kepada Bank Indonesia bernilai nominal sebesar Rp219,2 triliun dan obligasi Negara yang diterbitkan untuk membiayai program rekapitulisasi perbankan bernilai Rp 404,8 triliun. Penerbitan surat utang dan obligasi negara tersebut menimbulkan tambahan beban pada sisi pengeluaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni berupa pembayaran bunga utang dalam negeri.

3.7 Alternatif Kebijakan

Ø Untuk mengatasi utang dalam negeri pemerintah dari bunga obligasi negara yang sangat tinggi sebaiknya agar pemerintah membuat kebijakan yang menyeluruh untuk menurunkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), menggerakkan sector riil, dan menciptakan lapangan keja.

Ø Birokrasi pemerintah Indonesia sudah sangat besar sehingga menjadi sangat boros dan membuat pembiayaan negara tinggi sehingga sudah waktunya untuk dilakukannya pemangkasan birokrasi dengan kebijakan membuat pertumbuhan birokrasi menjadi zero growth.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan